KEMISKINAN DITINJAU DARI SEGI EKONOMI DAN NON-EKONOMI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1         Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang tengah dihadapi oleh dunia adalah kemiskinan. Kemiskinan lahir bersamaan dengan keterbatasan sebagian manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Kemiskinan telah ada sejak lama pada hampir semua peradaban manusia. Pada setiap belahan dunia dapat dipastikan adanya golongan konglomerat dan golongan melarat. Dimana golongan yang konglomerat selalu bisa memenuhi kebutuhannya, sedangkan golongan yang melarat hidup dalam keterbatasan materi yang membuatnya semakin terpuruk.

Di Indonesia sendiri kemiskinan tidak dapat terelakkan, walaupun dengan sumberdaya alam yang melimpah. Menurut Prof. Aswanto sekitar 80 persen rakyat Indonesia tergolong miskin. Hal itu disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang dan kemampuan sumber daya manusianya sendiri yang sangat kurang. Dari sekitar 100 persen aset yang dimiliki Indonesia, hanya 1 persen yang dikelola oleh rakyat indonesia. Sedangkan menurut versi Bank Dunia, saat ini kurang dari 45 persen atau sekitar 115 juta rakyat Indonesia yang hidup digaris kemiskinan.

Penggalian tentang kemiskinan yang selama ini cenderung dilakukan pada batas angka-angka statistik makro yang kurang mendalam serta tidak detail dalam mengungkap latar belakang masyarakat miskin. Akibatnya tidak dapat melihat persoalan secara komperehensif mengenai dimensi-dimensi kemiskinan, karena sesungguhnya persoalan kemiskinan terkait dan saling mempengaruhi dengan persoalan yang lainnya. Pada sisi lain studi tentang kemiskinan juga cenderung over akademis yang kurang memiliki daya guna pemecahan persoalan yang sifatnya praksis penanggulangan kemiskinan, sekaligus gagal mengungkap akar penyebab kemiskinan.

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan merupakan suatu permasalahn klasik yang secara terus menerus berlangsung dari zaman dahulu kala hingga saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan baik melalui program bantuan langsung tunai (BLT), dana bantuan operasional sekolah (Dana BOS), beras rakyat miskin (Raskin), dan berbagai upaya lainnya. Dari penjelasan diatas maka dari itu penulis mengambil judul “ Kemiskinan ditinjau dari Segi Ekonomi dan Non-Ekonomi”

1.2         Rumusan Masalah

1.2.1        Apa pengertian Kemiskinan ?

1.2.2        Apa faktor –faktor penyebab Kemiskinan?

1.2.3        Bagaimana cara mengatasi Kemiskinan ?

1.2.4        Bagaimana Kemiskinan bila ditinjau dari Segi Ekonomi ?

1.2.5        Bagaiman Kemiskinan bila ditinjau dari Segi Non-Ekonomi ?

1.3         Tujuan

1.3.1        Mengetahui pengertian Kemiskinan.

1.3.2        Mengetahui faktor  penyebab Kemiskinan.

1.3.3        Mengetahui cara mengatasi Kemiskinan.

1.3.4        Mengetahui bagaimana Kemiskinan bila ditinjau dari Segi Ekonomi.

1.3.5        Mengetahui bagaimana Kemiskinan bila ditinjau dari Segi Non-Ekonomi.

1.4         Metode Penulisan

Metode yang dilakukan oleh penulis adalah browsing internet, yaitu metode yang menggunakan akses internet untuk mencari data-data dari berbagai sumber yang diperlukan oleh penulis dalam penyusunan makalah.

1.5         Manfaat

1.5.1        Dapat mengetahui pengertian Kemiskinan.

1.5.2        Dapat mengetahui faktor penyebab Kemiskinan.

1.5.3        Dapat mengetahui cara mengatasi Kemiskinan.

1.5.4        Dapat mengetahui bagaimana Kemiskinan bila ditinjau dari Segi Ekonomi.

1.5.5        Dapat mengetahui bagaimana Kemiskinan bila ditinjau dari Segi Non-Ekonomi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1     Pengertian Kemiskinan

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

 Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Definisi dibuat tergantung dari latar belakang dan tujuan, juga tergantung dari sudut mana definisi tersebut ditinjaunya, untuk kepentingan apa definisi tersebut dibuat. Biasanya definisi-definisi tersebut akan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya.

1.        Definisi kemiskinan dilihat dari beberapa segi :

a.    Dilihat dari standar kebutuhan hidup yang layak / pemenuhan kebutuhan pokok. Golongan ini mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah tidak terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan pokok/dasar disebabkan karena adanya kekurangan barang-barang dan pelayanan –pelayanannya yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kebutuhan yang layak. Ini merupakan kemiskinan absolut/mutlak yakni tidak terpenuhinya standar kebutuhan pokok/dasar.

b.    Dilihat dari segi pendapatan/ penghasilan income. Kemiskinan oleh golongan dilukiskan sebagai kurangya pendapatan/penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.

c.    Dilihat  dari segi kesempatan / Opportunity. Kemiskinan adalah karena ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan (meraih) basis kekuasaan sosial meliputi

1.    Keterampilan yang memadai.

2.    Informasi/pengetahuan – pengetahuan yang berguna bagi kemajuan hidup.

3.    Jaringan-jaringan sosial ( Social Network ).

4.    Organisasi-organisasi sosial dan politik.

5.    Sumber-sumber modal yang diperlukan bagi peningkatan pengembangan kehidupan.

d.   Dilihat dari segi keadaan / kondisi. Kemiskinan sebagai suatu kondisi / keadaan yang bisa dicirikan dengan :

1.    Kelaparan/kekurangan makan dan gizi.

2.    Pakaian dan perumahan yang tidak memadai.

3.    Tingkat pendidikan yang rendah.

4.    Sangat sedikitnya kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang pokok.

e.    Dilihat dari segi penguasaan terhadap sumber-sumber. Menurut golongan ini kemiskinan merupakan keterlantaran yang disebabkan oleh penyebaran yang tidak merata dan sumber-sumber ( Malldistribution of Resources), termasuk didalamnya pendapatan / income.

f.     Kemiskinan menurut Drewnowski

Drewnowski ( Epi Supiadi:2003) mencoba menggunakan indikator-indikator sosial untuk mengukur tingka-tingkat kehidupan ( The Level of Living Index ). Menurutnya terdapat tiga tingkatan kebutuhan untuk menentukan tingkat kehidupan seseorang :

a.  Kehidupan fisik dasar ( Basic Fisical Needs ), yang meliputi gizi/nutrisi, perlindungan/perumahan ( Shelter/housing ) dan kesehatan.

b.  Kebutuhan budaya dasar ( Basic Cultural Needs), yang meliputi pendidikan,penggunaan waktu luang dan rekreasi dan jaminan sosial (Social Security).

c.  High income, yang meliputi pendapatan yang surplus atau melebihi takarannya.

2.    Definisi kemiskinan dilihat dari beberapa konsep adalah :

a.    BAPPENAS : Tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

b.    BPS : Bilamana jumlah rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kurang dari 2.100 kalori perkapita.

c.    Bank Dunia : Tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan 1,00 dolar AS perhari .

d.   BKKBN keluarga miskin jika :

1.    Tidak dapat melaksanakan ibadah menurut keyakinannya.

2.    Tidak mampu makan sehari dua kali.

3.    Tidak memiliki pakaian berbeda untuk dirumah,bekerja atau sekolah dan berpergian.

4.    Tidak bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah.

5.    Mampu membawa anggota keluarga sarana kesehatan.

e.    WB ( 2001) kemiskinan adalah suatu kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia baik fisik atau sosial.

3.    Definisi kemiskinan dilihat dari beberapa ahli ialah:

1.  Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.

2.  Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Menurut Ellis (1994) kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik.

4. Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

5.  Reitsma dan Kleinpenning (1994) mendefisnisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material.

6.  Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan ,pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian, yaitu :

1.    Kemiskinan Absolut

Terjadi apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimun, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas agar bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan jenis ini mengacu pada satu  standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat /negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari penduduk yang makan dibawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa). Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dengan  pendapatan dibawah USD $1/hari, dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari. Dengan  batasan ini maka diperkiraan pada 2001 terdapat 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $1/hari, dan 2,7 miliar  orang didunia mengkonsumsi kurang dari $2/hari.

2.    Kemiskinan Relatif

Adalah kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya. Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di negara bekembang, ada bukti tentang  kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota.

3.    Kemiskinan Struktural

Ialah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan struktural muncul karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah buruh tani, pemulung, penggali pasir dan mereka yang tidak terpelajar dan tidak terlatih. Pihak yang berperan besar dari terciptanya kemiskinan struktural adalah pemerintah. Sebab, pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin, tidak mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat miskin, Kalau pun ada lebih berorientasi pada proyek, bukan pada pembangunan kesejahteraan, sehingga tidak ada masyarakat miskin yang ‘naik kelas’. Artinya jika pada awalanya sebagai buruh, nelayan, pemulung, maka selamanya menjadi buruh nelayan dan pemulung.

2.2     Faktor Penyebab Kemiskinan

            Kemiskinan merupakan suatu masalah yang terjadi di zaman sekarang saja tetapi terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang kemiskinan seolah-olah telah menjadi masalah lintas zaman. Sebagai akibat dari kemiskinan ini yaitu terjadinya pertentangan antara kapitalisme dan sosialisme dimana kapitalisme mengedepankan modal yang sebesar besarnya dan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa melihat status atau kondisi perekonomian sedangkan sosialisme cenderung bergerak pada aspek social yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Dari pernyataan diatas sudah terlihat sekali kenyataan tersebut menjadi latar belakang mengapa kemiskinan menjadi masalah yang mendapatkan perhatian besar di setiap Negara di dunia.Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan "buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Indonesia merpakan negara yang kaya akan sumber daya alam tatapi Indonesia tidak dikatakan sebagai negara yang makmur, malah sebagai negara yang miskin. Salah satu yang menjadi sebab kenyataan tersebut karena kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana cara mengembangkan sumber daya alam yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Jika dihubungkan dengan aspek secara umum maka kemiskinan bisa disebabkan kedalam beberapa aspek yaitu:

a. Individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.

b.    Keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.

c.    Sub-budaya, yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.

d. Agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.

e.    Sruktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

f.     Kemalasan dari individu dimana tidak adanya keinginan atau usaha untuk maju kepada kehidupan yang lebih baik.

Berbagai persoalan kemiskinan memang pada dasarnya terletak pada individu yang merupakan bagian dari masyarakat apakah itu miskin atau tidak. Kemiskinan bisa dilihat dari berbagai disiplin ilmu seperti dari aspek Sosial bahwa kemiskinan diakibatkan karena terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi dimana terjadi sebuah ketidak tahuan mengenai teknologi informasi yang diakibatkan kurangnya atau sempitnya interaksi antara masyarakat

Secara umum terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain :

a.  Kelebihan penduduk

Suatu situasi dimana jumlah penduduk lebih banyak dari sumber daya yang tersedia. Jumlah pengguna sumber alam yang terbatas digunakan oleh penduduk yang jumlahnya dari hari ke hari semakin bertambah. Sebenarnya hal ini merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Memang, populasi penduduk di Indonesia semakin bertambah seiring bertambahnya waktu, namun seperti yang disebutkan sebelumnya, jumlah aset atau sumber daya alam dari Indonesia yang begitu luas hanya dapat dimanfaatkan secaa maksimal kurang dari 1 persen oleh rakyat Indonesia. Dilihat dari kebijakan pemerintah pada aset pertambangan minyak bumi, kebijakan tersebut memberikan 70 persen hasil tambang untuk diekspor sedangkan 30 persen untuk dikelola oleh negara. Kebijakan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemiskinan semakin bertambah padahal jika 70% digunakan untuk dikelola dan 30% untuk diekspor tentu akan lebih menguntungkan bangsa Indonesia dari segi ekonomi.

b.  Ketidak merataan sumber daya hidup

Maksudnya adalah distribusi sumber daya kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara merata. Hal ini menyebabkan terdapat daerah-daerah tertentu yang mengalami kelebihan dan kekuarangan sumber daya. Daerah yang kekurangan sumber daya ini akhirnya menjadi daerah dengan penduduk miskin. Sumber daya yang dimaksud bukan hanya sumbe daya manusia tapi juga berupa bantuan finansial untuk mengelola sumber daya alam yang ada didaerah tersebut. Ketidak merataan sumber daya ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah dalam mengelola APBN dan sebarannya. Dengan tidak meratanya penyebaran sumber daya ini kemiskinan  akan semakin bertambah. Misalnya, di salah satu daerah di sulawesi barat, sumber daya alam disana melimpah ruah, namun karena keterbatasan akses jalan raya menuju ke daerah perkotaan untuk menjual hasil alamnya sehingga menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu daerah miskin. Sama halnya dengan beberapa daerah di perbatasan-perbatsan Indonesia dengan negara lain, ketidakmerataan sumber daya hidup menyebabkan daerah tersebut sebagai daerah terpencil dan miskin. Pemerataan sumber daya hanya terpusat pada daerah perkotaan dan beberapa daerah disekitarnya.

c.  Standar hidup dan pengeluaran yang tinggi

Situasi masyarakat dimana kondisi sosial menuntut standar hidup layak yang membutuhkan pengeluaran tinggi. Pada umumya harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi hingga sulit dicapai. Kondisi ini secara otomatis akan mendatangkan kemiskinanapabila kenaikan jumlah peneluaran tidak diikuti dengan kenaikan jumlah pemasukan. Sesuai dengan standar minimal unutk dinyatakan miskin yaitu pengeluaran harus setengah dari pemasukan. Dengan naiknya harga-harga bahan kebutuhan pokok, maka semakin menyebabkan bertambahnya kemiskinan di Indonesia. Misalnya, pada tahun-tahun sebelumnya harga bahan bakar minyak bertambah, hal itu berdampak pada semua sektor kehidupan masyarakat. Terdapat banyak PHK dimana-mana, harga kebutuhan pokok meningkat tajam, namun tidak diringi dengan pemasukan yang naik pula. Hal seperti inilah yang dapat meningkatkan bertambahnya kemiskinan.

d.  Tidak diperolehnya pendidikan dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan

Buta huruf dan tidak adanya pendidikan menjadi sebuah karakteristik utama yang terjadi pada masyarakat dalam kategori miskin. Tanpa pendidikan masyarakat tidak akan mampu mencari penghasilan dengan kehidupan yang maksimal. Maksudnya tanpa pendidikan masyarakat terancam memiliki cara hidup yang minim, padahal di zaman sekarang sangat mustahil untuk bertahan pada cara hidup yang minim. Diperlukan teknologi yang hanya dapat dicapai masyarakat terdidik untuk tetap bertahan hidup. Masyarakat miskin juga identik dengan masyarakat yang hidup dengan kondisi minimnya lapangan pekerjaan ketidaktersediaan lapangan pekerjaan membuat masyarakat sulit mendapatka penghasilan. Pengeluaran yang tiada batas diikuti dengan tidak adanya penghasilan otomatis membuat masyarakat menjadi kesulitan memenhuhi kebutuhannya, dan kemudian diikuti dengan ancaman kemiskinan.

Namun menurut Mubiyarto, 1993; Sumodiningrat 1998; Rocman, 2010; Handoyo, 2010 Kemiskinan tidak disebabkan oleh faktor tunggal, dan  juga tidak terjadi secara linier. Sebaliknya, kemiskinan bersifat majemuk dan disebabkan oleh multi faktor yang saling terkait satu dengan yang lain. Secara prinsip ada tiga faktor penyebab kemiskinan, yaitu faktor struktural, faktor kultural, dan sumberdaya alam yang terbatas.

a.    Faktor struktural penyebab kemiskinan berupa:

(1) Struktur sosial masyarakat yang menyebabkan sekelompok orang berada pada lapisan miskin. Keluarga miskin dengan kepemilikan lahan yang sempit, atau bahkan tidak punya sama sekali. Anak-anak yang lahir dari keluarga seperti ini, sejak awal sudah mewarisi kemiskinan tersebut. Mereka sulit mendapatkan akses untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan untuk memperbaiki kualitas diri dan hidupnya sehingga jatuh dalam situasi kemiskinan yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya.

(2) Praktek ekonomi masih jauh dari nilai-nilai moral Pancasila yang bertumpu pada kebersamaan, kekeluargaan, dan keadilan. Dalam praktek kehidupan  lebih mengarah pada praktek ekonomi pasar bebas yang mengagungkan kompetisi dan individu dari pada kebersamaan, kekeluargaan, dan masih jauh dari nilai keadilan.

(3) Pasal 33 UUD 1945 masih belum efektif untuk diterjemahkan dalam peraturan organik yang lebih operasional untuk mengatur praktek kegiatan ekonomi. Undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai turunan dari pasal 33 tersebut masih dibutuhkan. Sejumlah Undang-Undang Organik dan peraturan telah dibuat oleh lembaga tinggi negara yang berkompeten. Namun, bukan berarti permasalahannya selesai dengan Undang-Undang Organik tersebut. Kenyataanya masih muncul berbagai masalah yang berdampak pada potensi peningkatan jumlah penduduk miskin. Pengelolaan sumber daya air, tambang dan gas yang kurang baik dapat menimbulkan jumlah penduduk miskin. Sebagai contoh sumber daya air yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan air sungai tercemar. Pada hal selama ini sungai menjadi sumber air keluarga, terutama bagi rumah tangga miskin. Tidak berfungsinya air sungai sebagai sumber air bersih menyebabkan rumah tangga miskin membeli air bersih, setidahnya untuk minum, atau terpaksa mengkonsumsi air yang tercemar tersebut. Sebagai akibatnya mereka mengeluarkan biaya hidup untuk membeli air. Hal itu akan menambah jumlah kemiskinan penduduk. Sumber daya alam yang melimpah tidak otomatis dapat mensejahterakan penduduk sekitar. Kasus tambang di Papua menggambarkan realitas itu. Tambang emas, tembaga yang sangat besar itu belum dapat mengentaskan kemiskinan penduduk sekitar dan membebaskan dari keterbelakangan. Hal itu dapat terjadi karena: (1) nilai kontrak yang terlalu murah, (2) distribusi hasil yang belum berpihak pada kaum miskin sekitar, (3) pengelolaan yang salah.

(4) Paradigma ekonomi masih bertumpu pada ekonomi neoliberal yang kapitalistik. Dalam Peradaban global diakui bahwa pengaruh ekonomi kapitalistik demikian besar. Bahkan peradapan kehidupan umat manusia pada abad XXI ini telah dimenangkan oleh peradaban kapitalistik. Karena itu, pemikiran-pemikiran neo liberalisme, di sadari atau tidak  banyak mempengaruhi kebijakakan ekonomi di Indonesia. Praktek ekonomi yang bertumpu pada modal dan pasar bebas menjadi dasar dalam aktivitas ekonomi. Sebagai contoh terbaru adalah kebijakan yang longgar terhadap keberadaan pasar modern supermaket/minimarket. Pemerintah daerah belum memiliki aturan yang jelas tentang masalah ini. Sementara dilapangan telah bergulir pembangunan supermaket tersebut demikian cepatnya. Sebagai akibatnya banyak toko-toko di pasar tradisional atau di luarnya yang mengalami penurunan pembeli, karena tidak dapat bersaing. Aturan yang telah ditetapkan jarak 500m dari pasar tradisional, ternyata tidak dapat berjalan efektif.

(5) Konsistensi terhadap nilai-nilai moral Pancasila yang masih kurang. Pancasila merupakan seperangkat nilai-nilai luhur dan mulia yang menggambarkan hubungan mausia dengan Tuhan, Manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Jabaran nilai-nilai luhur tersebut tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila mengajarkan praktek ekonomi yang demokratis, berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan, dan menempatkan posisi negara sebagai entitas yang penting sebagai regulatator dan eksekutor. Namun, kenyataanya praktek ekonomi lebih berpihak kepada ekonomi modal besar dari pada rakyat. Nasib ekonomi kerakyatan menjadi kurang jelas, dan kurang berkelnjutan.

b.    Faktor kultural penyebab kemiskinan berupa:

(1)  Penyakit individu (patologis)  yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.

(2) penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.

(3) penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.

(4) penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.

c.    Faktor sumberdaya alam yang terbatas berupa:

(1) Tanah yang semakin tandus dan terkontaminasi bahan kimia.

(2) Curah hujan yang rendah hingga kering.

(3) Wilayah tambang yang sudah tinggal sisa-sisa.

(4) Kepemilikan lahan yang semakin menyempit dan hanya bekerja sebagai buruh tani.

Sedangkan menurut Depsos RI (2005), mengkatergorikan penyebab kemiskinan kedalam dua hal berikut :

1.    Faktor Internal

Faktor-faktor internal (dari dalam diri individu atau keluarga fakir miskin) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain berupa kekurangmampuan dalam hal:

1. Fisik (misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan).

2.  Intelektual (misalnya kurangnya pengetahuan, kebodohan, kekrangtahuan informasi).

3. Mental emosional (misalnya malas, mudah menyerah, putus asa, temperamental)

4. Spritual (misalnya tidak jujur, penipu, serakah, tidak disiplin).

5. Sosial psikologis (misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi/stres, kurang relasi, kurang mampu mencari dukungan)

6. Keterampilan (misalmya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja)

7. Asset (misalnya tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan, dan modal kerja)

2.    Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal (berada diluar diri individu atau keluarga) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, antara lain :

1.        Terbatasnya pelayanan sosial dasar

2.        Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah

3.        Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurangnya terlindunginya usaha-usaha sektor informal,

4.        Kebijakan perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung sektor usaha mikro.

5.        Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil masyarakat banyak.

6.        Sistem mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal (seperti zakt)

7.        Dampak sosial negatif dari program penyesuaian struktural (stuctural Adjusment Preogram/SAP)

8.        Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan

9.        Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil, atau daerah bencana

10.    Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material

11.    Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata

12.    Kebijakan publik yang belum berpihak kepada pendukuk miskin

Faktor internal dan eksternal tersebut mengakibatkan kondisi fakir miskin tidak mempu dalam hal :

1.        Memunuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti tidak mampu memenuhi sandang, papan, pangan, air bersih, kesehatan dasar, dan pendidikan dasar.

2.        Menampilkan peranan sosial, seperti tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, sebagai orang tua, dan sebagai warga masyarakat dalam suatu lingkungan komunitas.

3.        Mengatasi masalah-masalah sosial psikologis yang dihadapinya, seperti konflik kepribadian, stres, kurang percaya diri, masalah keluarga dan keterasingan dari lingkungan.

4.        Mengembangkan potensi diri dan lingkungan, seperti ketrampilan wirausaha, keberanian memulai bisnis, membangun jaringan, akses informasi dan sebagainya.

5.        Mengembangkan faktor produksi sendiri, seperti kepemilikan tanah yang terbatas, tidak ada sarana prasarana produksi, keterampilan UEP.

Kemiskinan yang terjadi merupakan sebuah masalah yang tentunya memberikan dampak bagi masyarakat baik itu dampak positiv maupun dampak yang negatif. Dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan dapat dikelompokan kedalam beberapa masalah seperti :

a.       Dampak Masalah Kependudukan

Dilihat dari segi kependudukan, kemiskinan berdampak pada ketidak meratanya pertumbuhan peduduk disetiap wilayah sehingga ketidakmerataan tersebut membawa konsekuensi berat kepada aspek-aspek kehidupan sosialainya. Secara nasional  penduduk yang tidak merata mambawa akibat bagi penyediaan berbagai sarana dan kebutuhan penduduk. Dalam bidang lapangan pekerjaan terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja dan pada akhirnya menimbulkan pengangguran baik secara tersembunyi ataupun pengangguran secara terbuka.

b.      Dampak Masalah Ekonomi

Masalah Ekonomi menyangkut masalah kerumahtanggaan penduduk dalam memenuhi kebutuhan materinya. Masalah ini terbagi kedalam beberapa aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas penduduk, sumber daya alam dan manusia, komunikasi dan transportasi, kondisi dan lokasi geografi. Ditinjau dari segi kuantitas Penduduk Indonesia merupakan memiliki kekuatan ekonomi yang bisa dikembangkan terutama dengan jumlah penduduk yang banyak. Tapi kemiskinan menjadikan Penduduk tidak memiliki kekuatan dalam mengenbangkan perekoomia Indonesia. Kemudian kemiskinan menjadikan penduduk seolah menunjukan kelemahanya sebagai konsumen berbagai produksi. Seretnya transportasi komunkasi menyebabkan perekonomian terhambat seperti pada dasarnya daerah tersebut memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan tapi tatap saja kehidupan penduduknya tetap rendah.

c.       Dampak Masalah Lingkungan

Masalah lingkungan dapat diartikan bahwa masalah yang terjadi di lingkungan hidup manusia mengancamketentraman dan kesejah teraan manusia yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara komponan manusia dengan lingkungan yang menjadi penampung dan penjamin kehidupan manusia. Dampak lainya yaitu keterbelakangan pembangunan, kebodohan, kebanjiran, pencemaran lingkungan dan tingkat kesehatan yang rendah yang diakibatkan karena lingkungan yang kurang mendukung karena kemiskinan.

d.      Dampak Masalah Pendidikan

Pendidikan secara luas merupakan dasar pembentukan kepribadian, kemajuan ilmu, kemajuan teknologi dan kemajuan kehidupan sosial pada umumnya. Dampak kemiskinan terhadap pendidikan memang sangat merugikan sekali karena telah menghilangkan pentingnya pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga tidak sedikit penduduk Indonesia yang belum mengenal pendidikan.

e.       Pemberontakan

Pemberontakan merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyatnya, perang saudara antar-etnis, golongan, ideologi demi sebuah kekuasaan dan untuk menguasai kekuasaan, dan yang lainnya. Semua itu tidak terlepas dari usaha masyarakat untuk melakukan perubahan nasibnya agar menjadi lebih baik (sejahtera) dari keadaan kemiskinan yang menimpanya. Pemberontakan sepertiitu biasanya terjadi di negara berkembang atau negara miskin.

2.3     Cara Mengatasi Kemiskinan

            Penanganan berbagai masalah di atas memerlukan strategi penanggulangan  kemiskinan yang jelas. Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak terkait lainnya memiliki sepuluh langkah yang cukup komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintahan adalah menyelesaikan dan mengadaptasikan rancangan strategi penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, dan langkah berikutnya adalah pelaksanaan yang konsisten. Pada tahap kedua inilah pemerintah—pemerintah daerah sering mengalami kegagalan. Berikut ini dijabarkan sepuluh langkah yang dapat diambil dalam mengimplemen-tasikan strategi pengentasan kemiskinan tersebut.

1. Peningkatan fasilitas jalan dan listrik di pedesan. Berbagai pengalaman di China, Vietnam dan juga di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa pembangunan jalan di area pedesaan merupakan cara yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Jalan nasional dan jalan provinsi di Indonesia relatif dalam keadaan yang baik. Tetapi, setengah dari jalankabupaten berada dalam kondisi yang buruk.Walaupun berbagai masalah di atas terlihat rumit dalam pelaksanaannya, solusinya dapat terlihat dengan jelas:

1.    Menjalankan program skala besar untuk membangun jalan pedesaan dan di tingkat kabupaten.

2.    Membiayai program di atas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.    Menjalankan program pekerjaan umum yang bersifat padat karya.

4.    Menjalankan strategi pembangunan fasilitas listrik pada desa-desa yang belum menikmati tenaga listrik

2. Perbaikan tingkat kesehatan melalui fasilitas sanitasi yang lebih baik. Untuk mengatasi hal tersebut ada dua hal yang dapat dilakukan:

1.    Pada sisi permintaan. Pmerintah dapat menjalankan kampanye publik secara nasional untuk meningkatkan kesadaran dalam penggunaan fasilitas sanitasi yang lebih baik. Biaya yang diperlukan untuk kampanye tersebut tidaklah terlalu tinggi, sementara menjanjikan hasil yang cukup baik.

2.    Pada sisi penawaran, tentu saja penyediaan sanitasi harus diperbaiki. Aspek terpenting adalah membiayai investasi di bidang sanitasi yang akan terus meningkat. Dua pilihan yang dapat dilakukan adalah:

a.    mengadakan kesepakatan nasional untuk membahas masalah pembiayaan fasilitas sanitasi dan

b.    mendorong pemerintah lokal untuk membangun fasilitas sanitasi pada tingkat daerah dan kota; misalnya dengan menyediakan DAK untuk pembiayaan sanitasi ataupun dengan menyusun standar pelayanan minimum.

3. Penghapusan larangan impor beras. Larangan impor beras yang diterapkan bukanlah merupakan kebijakan yang tepat dalam membantu petani. Tetapi kebijakan yang merugikan orang miskin. Studi yang baru saja dilakukan menunjukkan bahwa lebih dari 1,5 juta orang masuk dalam kategori miskin akibat dari kebijakan tersebut. Oleh karena beberapa langkah di bawah ini patut mendapat perhatian:

1.    Penghapusan larangan impor beras.

2.    Pengganti larangan impor dengan bea masuk yang lebih rendah.

3.    Memperbolehkan siapapun untuk melakukan impor.

4. Pembatasan pajak dan retribusi daerah yang merugikan usaha lokal dan orang. Salah satu sumber penghasilan terpenting bagi penduduk miskin di daerah pedesaan adalah wiraswasta dan usaha pendukung pertanian. Oleh karena itu pemerintah dapat berusaha menurunkan beban yangditanggung oleh penduduk miskin dengan cara:

1.    Menggantikan sistem pajak daerah yang berlaku dengan mengeluarkan daftar sumber penghasilan yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah.

2.    Menghentikan pungutan pajak dan retribusi daerah yang tidak diperlukan, dengan mengharuskan pemerintah daerah untuk mengadakan pengkajian dampak suatu peraturan sebelum mengeluarkan pungutanbaru.

3.    Menciptakan dan memperbaiki sistem pelayanan satu atap  dan meningkatkan kemampuan serta pemberian insentif pada berbagai elemen pemerintahan daerah. (4) Membentuk sebuah komisi dalam mengawasi pungutan-pungutan liar dan pembayaran yang dilindungi.

5. Pemberian hak penggunaan tanah bagi penduduk miskin.

1.    Mempercepat program sertifikasi tanah secara dramatis agar setidaknya mencapai tingkatan yang sama dengan rata-rata negara Asia Timur lainnya.

2.    Mengkaji ulang dan memperbaiki undang-undang pertanahan, kehutanan dan juga pertanian.

3.    Mengkaji kemungkinan redistiribusi tanah milik perusahan negara yangtidak digunakan kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki tanah.

4.    Mengakomodasi kepemilikan komunal atas tanah sebagai salah satu  bentuk kepemilikan. Prinsip yang terpenting adalah kepastian dalam penggunaan tanah, bukan hanya pada kepemilikan secara pribadi.

5.    Mendukung adanya penyelesaian masalah pertanahan secara kekeluargaan, disamping membentuk peradilan khusus mengenai masalah pertanahan.

6.    Mempersiapkan peraturan yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat miskin yang tinggal di area perhutanan.

6. Membangun lembaga-lembaga pembiayaan mikro (LPM) yang memberi manfaat pada penduduk miskin. Berbagai langkah penting yang dapat diambil untuk meningkatkan akses penduduk miskin atas kredit pembiayaan adalah:

1.    Menyelesaikan rancangan undang-undang mengenai LPM yang memberikan dasar hukum dan kerangka kelembagaan bagi lembaga pembiayaan mikro untuk menghimpun dan menyalurkan dana bagi penduduk miskin.

2.    Membangun hubungan antara sektor perbankan dengan LPM, misalnya dengan memberikan kesempatan bagi BKD untuk menjadi agen untuk bank-bank komersial dalam menghimpun dan menyalurkan dana.

3.    Menghentikan penyaluran bantuan modal dan skema pinjaman yang disubsidi. Dana sebanyak tiga trilliun rupiah yang selama ini disalurkan, dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga pembiayaan mikro, baik yang formal maupun yang berasal dari inisiatif masyarakat setempat, untuk dapat mengjangkau kalangan yang lebih luas.

4.    Mengesahkan revisi Undang-Undang Koperasi guna memberikan kerangka hukum yang lebih baik untuk pengembangan pembiayaan

7. Perbaikan atas kualitas pendidikan dan penyediaan pendidikan transisi untuk sekolah menengah.  Pemerintah dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan mencegah terputusnya pendidikan masyarakat miskin dengan cara:

1.    Membantu pengembangan Manajemen dan pembiayaan pendidikan yang bertumpu pada peran sekolah.

2.    Menyediakan dana bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin.

3.    Mengubah beasiswa Jaring Pengaman Sosial

8. Mengurangi tingkat kematian ibu pada saat persalinan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kematian tersebut, yaitu:

1.    Meluncurkan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran atas manfaat penanganan medis professional pada saat persalinan, serta periode sebelum dan sesudahnya.

2.    Menyediakan bantuan persalinan gratis bagi penduduk miskin,

3.    Meningkatkan pelatihan bagi bidan desa,

9. Menyediakan lebih banyak dana untuk daerah-daerah miskin. Pemberian dana yang terarah dengan baik dapat membantu masalah ini. Untuk memecahkan masalah tersebut, pemerintah dapat melakukan beberapa hal di bawah ini:

1.    Memperbaiki formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) agar memungkinkan pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup baik. DAU dimaksudkan untuk membantu kesenjangan keuangan antar daerah berdasarkan formula yang memperhitungkan tingkat kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, biaya hidup dan kapasitas fiskal.

2.    Meningkatkan pemberian DAK untuk menunjang target program nasional pengentasan kemiskinan. Dana Alokasi Khusus dapat menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk memenuhi target penurunan tingkat kemiskinan.

10.Merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Pemerintah dapat meningkatkan bantuan pada masyarakat miskin disamping mengadakan penghematan dengan cara:

(1)     Mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM).

(2)     Menggunakan tabungan pemerintah yang ada untuk mengembangkan program perlindungan sosial,

(3)     Memperbaiki penetapan sasaran agar dapat menyentuh lebih banyak penduduk miskin.

(4) Membentuk gugus tugas yang mengkaji sistem perlindungan sosial.

2.4     Kemiskinan ditinjau dari Segi Ekonomi

            Kemiskinan ditinjau dari segi ekonomi adalah suatu kondisi di mana suatu subjek mengalami keterbatasan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga  mengganggu  tercapainya tujuan. Kemiskinan ekonomi merupakan kemiskinan yang paling banyak mempengaruhi kehidupan objek bersangkutan.  Contoh kemiskinan ekonomi adalah kemiskinan yang dialami oleh Negara-negara di Afrika. Negara termiskin di dunia dalam segi ekonomi adalah Zimbabwe. Kekayaan yang dimiliki Zimbabwe hanya 200 US Dollar, setara dengan 1,8 juta. Kemiskinan tersebut dapat dilhat dari tingkat konsumsi dan produktivitas Zimbabwe yang rendah. Aktifitas ekonomi makro dan mikronya terbatas. Inflasi terus meningkat sebanyak 2,2 juta persen dan merupakan inflasi tertinggi di dunia.

Atau juga Kemiskinan dapat melanda suatu masyarakat apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Sering dikatakan oleh para ahli, bahwa masyarakat itu miskin karena memang dasarnya (alamiah miskin). Alamiah miskin yang dimaksud adalah kekayaan alamnya, misalnya tanahnya berbatu-batu, tidak menyimpan kekayaan mineral dan sebagainya. Dengan demikian layaklah kalau miskin sumber daya alam, miskin juga masyarakatnya.

Dalam aspek Ekonomi, kemiskinan dilatar belakangi oleh terbatasnya alat pemenuhan kebutuhan akibat dari terbatasnya pemilikan alat produksi sehingga upah yang didapatkan sangat rendah dan tidak adanya inisiatif untuk menabung sebagai simpanan yang bisa digunakan ketika butuh untuk keperluan yang sangat penting. Dengan indikator ekonomi maka kemiskinan bisa dilihat dengan beberapa pendekatan yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Sementara ini yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk menarik garis kemiskinan adalah pendekatan pengeluaran. Dari Aspek Psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari Aspek Politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2006 menyebutkan sebanyak 39,30 juta jiwa (17,75 persen) penduduk Indonesia dikatakan penduduk miskin. Pada tahun 2007 sebanyak 105,3 juta jiwa (BPS: 37,17 juta jiwa atau 16,58 persen), dan diperkirakan pada 2008 penduduk indonesia diperkirakan sekitar 49 persen merupakan masyarakat miskin sehingga Indonesia termasuksalah satu negara miskin di dunia terutama dilihat dari daya beli masyarakat Indonesia dinilai sangat kurang sekali dan juga permasalaha gizi buruk yang semakin meningkat. Tingginya angka kemiskinan dapat disimpulkan bahwa kemiskian merupakan persoalan kolektif dan struktural akibat dari konstruksi ekonomi, sosial dan politik yang berkembang di masyarakat. Sedangkan di dalam pemerintahan sendiri, dengan adanya subsidi terhadap kenaikan barang yang berimbas pada masyarakat menjadikan hilangnya subsidi untuk yang lainya yang disebabkan karena keterbatasan dana yang tersedia akibat kepentingan-kepentingan individu yang tidak mengedepankan aspek kesejahteraan dan keselamatan rakyat.

Karena terbatasnya kesempatan kerja, masyarakat miskin umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya peluang usaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama pekerja anak dan pekerja perempuan seperti pembantu rumah tangga. Masyarakat miskin terbatas modal dan kurang ketrampilan maupun pengetahuan. Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2003 menunjukkan belum adanya perbaikan. Bahkan, berdasarkan angka pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir menunjukkan jumlahnya terus meningkat. Pengangguran terbuka yang berjumlah sekitar 1.756.639 orang atau 17,2% dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2000 meningkat menjadi sekitar 1.802.553 orang atau 18,3% dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2001. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 56,02%. Partisipasi angkatan kerja yang paling menonjol di daerah pedesaan (58,03%) dan sangat tinggi untuk laki-laki (80,64%). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti: masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi yang kecil dan tertinggal. Kesenjangan di daerah ini semakin diperburuk karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan non-pertanian (ekonomi perkotaan). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemecahan persoalan tenaga kerja harus mengacu pada penyediaan lapangan kerja untuk penduduk pedesaan dan laki-laki.

Selain itu merosotnya standar perkembangan pendapatan perkapita secara global, bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun beriringan.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan per-kapita:

1.    Naiknya standar perkembangan suatu daerah.

2.    Politik ekonomi yang tidak sehat.

3.    Faktor-faktor luar negeri, diantaranya:

a.    Rusaknya syarat-syarat perdagangan.

b.    Beban hutang.

c.    Kurangnya bantuan luar negeri

Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli dan banyaknya pengangguran.

Pembagian subsidi income pemerintah yang kurang merata. Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.

2.5     Kemiskinan ditinjau dari Segi Non-Ekonomi

1.    Dilihat dari aspek Sosial

Adapun kemiskinan yang dilihat dari aspek sosial, yaitu:

1)  Kemiskinan, meliputi kelompok warga yang menyandang ketidakmampuan sosial ekonomi atau warga yang rentan menjadi miskin seperti: keluarga fakir miskin; keluarga rawan sosial ekonomi; dan warga masyarakat yang berdomisili di lingkungan kumuh.

2)  Keterlantaran, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, seperti: balita terlantar, anak dan remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, orang dewasa terlantar, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan lansia terlantar.

3)  Kecacatan, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan fisik dan mental sehingga terganggu fungsi sosialnya, seperti: cacat veteran, cacat tubuh, cacat mental (retardasi, cacat mental psychotik), tuna netra, tuna rungu wicara dan cacat bekas penderita penyakit kronis.

4)  Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (social adjusment) secara normatif, seperti: tuna susila, anak konflik dengan hukum/ nakal, bekas narapidana, korban narkotika, gelandangan; pengemis, korban HIV/AIDS dan eks penyakit kronis terlantar.

5)  Keterasingan/ keterpencilan dan atau berada dalam lingkungan yang buruk, meliputi warga masyarakat yang berdomisili di daerah yang sulit terjangkau, atau terpencar-pencar, atau berpindah-pindah, yang lazim disebut Komunitas Adat Terpencil.

6) Korban Bencana Alam dan Sosial, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, seperti: korban bencana alam, dan korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.

7) Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi, meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk, wanita korban tindak kekerasan, Lanjut Usia korban tindak kekerasan; dan pekerja migran korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif.

2.    Dilihat dari aspek Politik

Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Ada tiga pertanyaan mendasar yang terkait dengan akses terhadap kekuasaan ini yaitu: 1).Bagaimana orang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat; 2).Bagaimana orang dapat turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan, dan 3).Bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Dalam konteks politik ini Friedman (dalam Suharto, 2009) mendefinisikan kemiskinan dalam kaitannya dengan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuasaan sosial yang meliputi: 1).Modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan); 2).Sumber keuangan (pekerjaan, kredit);      3).Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koprasi, partai politik, organisasi sosial); 4).Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang dan jasa; 5).Pengetahuan dan keterampilan; dan 6).Informasi yang berguna bagi kemajuan hidup.

3.    Dilihat dari aspek Pendidikan

Kurangnya pendidikan dan ilmu pengetahuan sedangkan Pendidikan secara luas merupakan dasar pembentukan kepribadian, kemajuan ilmu, kemajuan teknologi dan kemajuan kehidupan sosial pada umumnya. kemiskinan memengaruhi kemampuan murid untuk belajar secara efektif dalam sebuah lingkungan belajar . Terutama murid yang berasal dari keluarga miskin , kebutuhan dasar mereka seperti dijelaksan oleh abraham maslow dalam hierarki kebutuhan maslow , kebutuhan akan keamanan dan rumah yang stabil , pakaian , dan kurangnya kandungan gizi makanan memengaruhi kemampuan murid murid tersebut untuk belajar

4.    Dlihat dari aspek Sosiologi

Kemiskinan dapat dikaitkan dengan konsep kelas, stratifikasi sosial , struktur sosial dan bentuk bentuk diferensasi sosial yang lain . Hal yang sama juga dijumpai dalam usaha untuk melakukan pengukuran tingkat kemiskinan . Konsep taraf hidup (level of living) mislnya , tidak hanya cukup dilihat dari sudut pendapatan , tetapi juga perlu melihat faktor pendidikan , kesehatan , perumahan , dan kondisi sosial yg lain

5.    Dilihat dari aspek Geografi

Kemiskinan geographical adalah suatu kondisi kurang menguntungkan karena factor geografi yang ada pada dan di sekitar objek bersangkutan. Faktor ini berhubungan langsung dengan alam dan lingkungan dalam segi posisi, jarak, dan aksesbilitas. Contoh kemiskinan geographical adalah para pelajar dari Kampung Lambuang Bukik, Kenagarian Koto Nan Tigo Utara, Kecamatan Sutera, Pesisir Selatan harus menyeberangi sungai berarus deras dengan batuan di dasar sungai yang licin, tanpa menggunakan alat bantu apapun untuk menuju ke sekolahnya. Terdapat sekitar 40 pelajar SD dan SMP tiap pagi dan sore yang menyeberang sungai tersebut. Mereka harus menaikkan celana atau rok hingga sepaha atau ada juga yang memakai pakaian ganti ketika menyeberang. Hal tersebut disebabkan tidak adanya infrastruktur jembatan atau jalan alternative darat yang dapat dilalui.

6.    Dilihat dari aspek fisical

Kemiskinan fisical adalah suatu kondisi di mana objek yang bersangkutan memiliki keterbatasan fisik. Contoh kemiskinan fisical adalah Negara Singapore. Singapore hanya memiliki luas 137 km atau 85 mil, tidak ada setengahnya dari pulau Madura di Indonesia. Topografi alamnya kurang variatif. Tidak ada sumber daya alam yang memiliki nilai jual tinggi. Kekayaan alam yang dimiliki Singapore jauh lebih miskin disbanding kekayaan alam Indonesia. Namun secara ekonomi, Singapore lebih maju dibanding Indonesia. Singapore menutupi kemiskinan fisiknya dengan menumbuhkan dan meningkatkan ekonomi melalui ekonomi berbasis bisnis, industry, pariwisata, dan teknologi.

7.    Dilihat dari aspek Kekuasaan

Kemiskinan kekuasaan adalah keterbatan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu subjek berdasarkan jabatan, status, dan  kedudukan. Contoh dari kemiskinan kekuasaan adalah Mbok Minah dari Kabupaten Banyumas yang dituduh dan dilaporkan oleh PT. Rumpun Sari Antan dengan dakwaan mencuri tiga butir buah kakao, divonis hukuman percobaan penjara selama 1 bulan 15 hari. Berbeda dengan para koruptor  yang melakukan tindak kejahatan besar,  dapat menggunakan kekuasaannya untuk membeli hukum dan menekan aparat hukum agar mendapat vonis yang ringan atau bahkan kebal hukum. Mungkin masih banyak para koruptor yang menduduki jabatan tinggi di badan pemerintahan dan instansi masih dapat berkeliaran bebas dan belum tersentuh hukum.

8.    Dilihat dari aspek Psikologis

Kemiskinan jika dilihat dari aspek psikologis terdapat berbagai akibat yang masuk kedalamnya, diantaranya adalah rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Kemiskinan secara psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dimasyarakat. Faktor-faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dalam dari si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Teori “Kemiskinan Budaya” yang dikemukakan Oscar Lewis, misalnya menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja, dsb. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumber daya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi bukan dikarenakan “ketidakmauan” si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena “ketidakmampuan” sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Konsepsi kemiskinan yang bersifat multidimensional ini kiranya lebih cepat jika digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan.

BAB III

PENUTUP

3.1         Kesimpulan

Jadi, kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Secara umum faktor penyebab kemiskinan adalah kelebihan penduduk, ketidakmerataan sumber daya hidup, standar hidup dan pengeluaran yang tinggi, serta tidak diperolehnya pendidikan dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Kemiskinan ditinjau dari segi ekonomi adalah suatu kondisi di mana suatu subjek mengalami keterbatasan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga  mengganggu  tercapainya tujuan. Kemiskinan ekonomi merupakan kemiskinan yang paling banyak mempengaruhi kehidupan objek bersangkutan. Sedangkan kemiskinan bila ditinjau dari segi non-ekonomi terbagi menjadi beberapa aspek meliputi aspek sosial, politik, pendidikan, sosiologi, geografi, fisical, psikologis, serta kekuasaan. 

3.2         Saran

Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif dan eksploratif. Selain itu,globalisasi membuka mata bagi Pegawai pemerintah,maupun calon pegawai pemerintah agar berani mengambil sikap yang lebih tegas sesuai dengan visi dan misi bangsa Indonesia ( tidak memperkaya diri sendiri dan kelompoknya). Dan mengedepankan partisipasi masyarakat Indonesia untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan,wawasan,skill,mentalitas dan moralitas yang standarnya adalah standar global.