BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
Pendidikan memiliki peran penting
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya
manusia yang berkualitas. Menurut Webster’s New World dictionary (1962),
pendidikan adalah “Suatu proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan,
keterampilan, pikiran, watak dan lain-lain, khususnya melalui sekolah formal.
Kegiatan pendidikan menyangkut produksi dan distribusi pengetahuan baik di
lembaga reguler maupun non reguler”. Karena mayoritas kegiatan tersebut
berlangsung di lembaga pengajaran seperti sekolah swasta dan negeri. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan
dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena
melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.
Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu Negara (daerah).
Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas,
tetapi juga akan berpengaruh fertilitas masyarakat. Pendidikan dapat menjadikan
sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan
dan pembangunan suatu Negara.
Hampir
semua negara berkembang menghadapi masalah kualitas dan kuantitas sumber daya
manusia yang diakibatkan oleh rendahnya mutu pendidikan. Hal ini ditunjukkan
oleh adanya tingkat melek huruf yang rendah, pemerataan pendidikan yang rendah,
serta standar proses pendidikan yang relatif kurang memenuhi syarat.
Padahal
kita tahu, bahwa pendidikan merupakan suatu pintu untuk menghasilkan sumber
daya manusia yang berkualitas. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya
manusia mutlak harus dilakukan. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang
berkualitas dapat memberikan multiplier
efect terhadap pembangunan suatu negara
1.2
Permasalahan
1.2.1 Apa nilai ekonomis pendidikan ?
1.2.2 Apa masalah pokok pendidikan dalam ekonomi ?
1.2.3 Apa saja yang termasuk biaya pendidikan ?
1.3 Tujuan
1.3.1 Mengetahui
nilai ekonomis pendidikan.
1.3.2 Mengetahui
masalah pendidikan dalam ekonomi.
1.3.3 Mengetahui
apa saja yang termasuk dalam biaya pendidikan.
BAB II
TEORI DAN ISI
2.1 Nilai Ekonomis
dari Pendidikan
Biaya
dalam pendidikan dapat dipandang sebagai investasi dalam sumber daya manusia (Human
Investment dan Human Capital ). Hal ini karena, pembiayaan pendidikan
yang diinvestasikan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas
manusia jangka panjang. Negara-negara maju di Eropa, Amerika, dan beberapa
negara di Asia (Jepang, Korea Selatan, China, dan Singapura) memiliki sistem
perencanaan pembiayaan pendidikan yang matang, komprehensif, serta
dijalankan secara konsisten, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Hal yang
sebaliknya, investasi dalam peningkatan mutu pendidikan menghadapi berbagai
permasalahan di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, baik yang
menyangkut kebijakan, kemampuan manajemen, dan faktor lainnya.
Pendidikan
dapat dipandang sebagai investasi pada sumberdaya atau investment in Human
Capital, dan oleh karena itu dapat dianalisis menggunakan model
analisis biaya manfaat (benefit cost analysis). Model analisi
ini, menurut Nanang Fattah(Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan,2006:25) merupakan
metodologi yang sangat penting dalam melakukan analisis untuk investasi
pendidikan dan dapat membantu pengambilan keputusan untuk memutuskan dan
memilih diantara alternatif alokasi sumber-sumber pendidikan yang terbatas agar
mampu memberikan kemampuan yang paling tinggi. Analisis jenis ini didasarkan
pada asumsi bahwa sumbangan seseorang terhadap pendapatan nasional adalah
sebanding dengan tingkat pendidikannya, dan perbedaan pendapat di
masyarakat disebabkan oleh perbedaan dalam pendidikan dan bukan perbedaan
kemampuan atau latar belakang sosial. Pendekatan analisis ini disebut juga
dengan pendekatan analisis rate of education (pengukuran pendidikan; yang
mula-mula diujicobakan di Rusia) yang bertujuan untuk mengukur pendidikan dari
sudut hasil atau keuntungan yang diperoleh.
Pendidikan
melibatkan dan memerlukan pembiayaan, baik dari pemerintah maupun masyarakat,
untuk mempersiapkan sumber daya yang yang berkualitas dan skillfull. Dengan
demikian, pendidikan dapat diposisikan sebagai usaha investasi pada sumber daya
manusia. Sebagaimana investasi pada bidang lainnya, investasi pada bidang
pendidikan harus dapat memberikan keuntungan yang dapat diukur dengan nilai
moneter atau hasil konversinya, terlebih jika pendidikan itu harus memiliki dampak
pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi, dan
mobilitassosial.
Sekalipun
para ahli ekonomi mengalami kesukaran dalam upaya mengukur kontribusi
pendidikan pada pertumbuhan ekonomi makro, namun mereka sepakat bahwa
pendidikan, tidak diragukan lagi, memiliki nilai ekonomi dan memberikan kontribusi
pada pertumbuhan ekonomi tersebut. Kesukaran pengukurannya disebabkan adanya
ciri dan karakter pendidikan yang kompleks. Hanya saja, keterkaitan antara
pendidikan dengan ekonomi, umumnya, baru dapat diukur pada faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti tenaga kerja, pengetahuan, dan
teknologi. Misalnya, keterkaitan jenis pendidikan dengan ketenagakerjaan adalah
bahwa income seseorang ternyata banyak dipengaruhi oleh jenis pendidikan
dan tingkat pendidikan yang diperolehnya. Secara umum, income lulusan SD lebih
rendah bila dibandingkan dengan income lulusan SMA, dan demikian pula lulusan
SMA ber income lebih rendah bila dibandingkan dengan income lulusan
perguruan tinggi. Faktor-faktor ini hanya dapat diwujudkan dengan masuknya
human factor , sebab pembangunan ekonomi pada dasarnya dilakukan oleh manusia
dan untuk manusia. Sedangkan pembangunan manusia hanya dapat mungkin dilakukan
oleh pendidikan, bukan oleh ekonomi.
Dengan
demikian, model analisis biaya manfaat pendidikan diorientasikan untuk mengukur
hasil atau produk pendidikan (manusia, produksi, atau jasakeuntungan) dengan
pemenuhan tenaga kerja (pasar), penambahan pendapatan, pertumbuhan ekonomi
makro dan mikro, mobilitas sosial, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pengukuran model analisis biaya manfaat pendidikan ini memiliki keunggulan,
yakni :
a) Perencanaan
pendidikan diorientasikan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,
peningkatan pendapatan, dan kebutuhan pasar (market demand ).
b) Pendidikan mempunyai ukuran yang konkret
yakni penyerapan pasar tenaga kerja terhadap produk pendidikan,
peningkatan pendapatan masyarakat,serta pertumbuhan ekonomi.
c) Pendidikan pun mempunyai ukuran semi-konkret,
yakni peningkatan taraf hidup dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Hanya
saja model analisis ini masih mempunyai beberapa kendala, diantaranya :
1. Jika analisis diprioritaskan,
seringkali pengukurannya bersifat kuantitatif moneterial (pendapatan dalam
bentuk uang atau material). Dengan pendekatan ini, maka suatu jenis
pendidikan tertentu sajalah yang harus dikembangkan, yakni pendidikan yangmampu
menghasilkan lulusan yang jika sudah bekerja menghasilkan return (produksi,
materi, pendapatan, atau jasa keuntungan) jauh lebih besar dari input biayayang
digunakan atau diinvestasikan. Sebaliknya, jika pendidikan itu
tidak menguntungkan, maka seringkali dipertimbangkan untuk tidak
dikembangkan.
2. Sangat (atau cukup) sulit menghitung
benefit yang dihasilkan oleh seseorang di lapangan kerja, terutama mereka
yang bekerja di sektor informal.
3. Model inihanya menekankan hubungan
pendidikan dengan penghasilan serta mengabaikan hubungan antara penghasilan
seseorang dengan kemampuan motivasi, kelas sosial,dan sebagainya.
4. Perbedaan pendapatan yang
menguntungkan orang-orang itu sendiri bukanlah menunjukkan kemampuan
produktivitasnya, tetapi lebih merupakan suatu konvensi sosial.
5. Keuntungan dari pendidikan tidak
hanya berupa keuntungan financial, tetapi dapat berupa keuntungan sosial,
seperti pemeliharaan anak yang baik (yang terhindar dari kenakalan dan
kejahatan), peningkatan kesehatan, dan penurunan tingkat kriminalitas
(termasuk KDRT).
2.2 Masalah-masalah Pokok
Ekonomi Pendidikan
Masalah-Masalah Pokok Ekonomi
Pendidikan Karena proses pendidikan melibatkan penggunaan sejumlah sumber daya
yang langka, timbulah sejumlah permasalahan yang jawabannya harus dipandang
dari sudut analisa ekonom. Untuk dapat menemukan solusi yang memadai,
diperlukan pemikiran-pemikiran Ekonom dan kerja sama dari para ahli pendidikan,
sosiologi, psikologi dan sebagainya. Terdapat lima pokok permasalahan yang
berkaitan dengan persoalan ini, yaitu :
a.
Identifikasi
dan pengukuran nilai-nilai ekonomi pendidikan
Dalam hal ini, meliputi
bagaimana perhitungan atau estimasi dari biaya pendidikan yang dikeluarkan dan
keuntungan pendidikan yang diperoleh.
b. Alokasi sumber daya dalam pendidikan
Proses pendidikan meliputi hasil keluaran proses pendidikan dari
penetapan sejumlah input dalam pendidikan.
c. Gaji guru
Disesuaikan dengan tingkat dan faktor penentu kemampuan yang dimilikinya
d. Anggaran/Keuangan pendidikan
Siapakah yang harus membayar pendidikan ? Apakah pemerintah harus
mendukung pendidikan di sektor pemerintah adan swasta ? Jika ya, Pada level
yang yang mana pemerintah harus mengambil bagiannya ? Jika ada subsidi, apakah
harus diberikan pada lembaga pendidikannya atau pada peserta didiknya ?
e. Perencanaan
pendidikan
Meliputi
pembahasan perencanaan pelaksanaan pendidikan yang masuk akal, berbagai macam
pendekatan terhadap perencanaan, dan beberapa makro dan mikro dari model
perencanaan yang tersedia/disediakan.
2.3 Biaya Pendidikan
Biaya dalam pendidikan meliputi
biaya langsung dan biaya tidak langsung. Hal tersebut sesuai dengan pendapat R.
Johns, Edgar L. Morphet dan Kern Alexander (1983:45) yang menyatakan bahwa “Education
has both private and sicoal cost, which may be both direct and indirect, direct
cost are incurred for tuition, fees, books, room andboard. In a public school,
the majority of these costs are subsuned by the public treasury and thus become
social costs. Indirect costs of education are embodied in the earnings which
are forgone bay all persons of working age, but forgeno earnings are also a
cost to societ, a reduction in the total productivity of the nation”. Biaya
langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan
pengajaran dan kegiatan belajar siswa. Kebanyakan biaya langsung berasal dari
sistem persekolahan sendiri seperti SPP, dan Sumbangan Orang Tua murid untuk
pendidikan atau yang dikeluarkan sendiri oleh siswa untuk membeli perlengkapan
dalam melaksanakan proses pendidikannya, seperti biaya buku, peralatan dan uang
saku. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk
kesempatan yang hilang dan dikorbankan oleh siswa selama belajar (Cohn,1979;
Thomas Jone,1985; Alan Thomas, 1976. dalam Nanang Fattah 2000,23). Menurut Cohn
(1979:62), biaya pendidikan dapat dikategorikan sebagai berikut :
a. Biaya
langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan secara langsung untuk membiyai
penyelenggaraaan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, seperti
gaji guru, pegawai non edukatif, buku-buku pelajaran dana bahan perlengkapan
lainnya. Hal ini berpengaruh pada hasil pendidikan berupa nilai pengorbanan
untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut.
b. Biaya tak langsung (Indirect cost), yaitu meliputu hilangnya pendapatan peserta didik
karena sedang mengikuti pendidikan. Bisa juga berupa keuntungan yang hilang
(earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost)
yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Bentuk-bentuk dan beberapa kategori dari biaya pendidikan
masyarakat dan swasta menurut R. Johns, Edgar L. Morphet dan Kern Alexander
(1983:45),yaitu :
a. Direct
Cost
1. Social
·
Salaries
of teacher, administrators and nonprofesional personnel
·
Books,
supplies and equipment
·
Transportation
·
Room
anf board
·
Scholarship
and other subsidies to students
·
Capital
expenditure
2.
Private
·
Tuition
and fees
·
Books,
suplies and equipment
·
Extra
travel
· Room and board
b. Indirect
cost
1. Social
· Earning forgone
2. Private
·
Earning
forgone
Dalam menetapkan biaya pendidikan
yang diperlukan, harus disusun perencanaan pembiayaan pendidikan. Maka, suatu
proyeksi biaya pendidikan yang didasarkan atas kebutuhan dalam kaitannya dengan
pembiayaan pendidikan di tingkat negara, yaitu dengan membuat alternatif
proyeksi pendidikan sekurang-kurangnya 5-6 tahun mendatang Alternatif proyeksi
biaya pendidikan harus bedasarkan pada asumsi-asumsi:
1.
Kecepatan rasio pertumbuhan.
2. Jumlah
imigrasi ke negara.
3. Tipe
program pendidikan untuk target populasi dengan perbedaan kebutuhan.
4.
Perbedaan biaya untuk tipe yang berbeda program pendidikan.
5. Jumlah
siswa yang mungkin akan pindah dari sekolah
6.
Perbedaan biaya yang dibutuhkan berdasarkan pada jarang atau padatnya penduduk.
7. Tingkat
kualitas pendidikan.
8. Kekuatan memperoleh uang.
Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa
pembiayaan pada suatu persekolahan terpusat pada penyaluran keuangan dan
sumber-sumber pendapatan lainnya untuk pendidikan. Dimana, distribusi atau
penyaluran tersebut mencakup dua kategori yaitu bagaimana uang itu diperoleh
dan bagaimana dibelanjakan agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik
dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Aspek penting lain yang
perlu dikaji adalah peraturan perundang-undangan pendidikan, perkembangan
historis pemerintah pusat, kecenderungan termasuk masa yang akan datang. Oleh
karena itu, dalam menetapkan biaya pendidikan perlu di dukung dengan data dan
informasi mengenai siapa yang harus dididik, berapa jumlah yang harus dididik,
tujuan dan sasaran apa yang ingin dicapai, program pendidikan apa yang akan
dilakukan sebagai suatu usaha dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
Bank Dunia
(1998) dalam buku Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah,
menyarankan bahwa dalam jangka pendek, pembiayaan pendidikan seyogyanya
diarahkan untuk melanjutkan investasi yang telah dilaksanakan di masa lalu, dan
juga untuk melindungi kelompok masyarakat miskin dari dampak krisis. Dalam
jangka menengah dan jangka panjang, perhatian seyogyanya diarahkan kepada
pencapian pendidikan dasar yang menyeluruh dan persiapan untuk desentralisasi.
Menurut Thomas H. Jones dalam bukunya “Introduction to School Finance;
Technique and Social Policy”(1985:250), mengungkapkan tentang
prinsip-prinsip atau model pembiayaan pendidikan yang diberlakukan oleh
pemerintah, yaitu :
1. Flat
Grant, model ini mendistribusikan dana-dana negara bagian tanpa
mempertimbangkan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh pajak lokal atau
pembagian sama rata.
2. Full State Funding,
model ini pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh negara yaitu menghapus semua
perbedaan lokal, baik dalam pembelanjaan maupun dalam perolehan pajak.
3. The Foundation Plan,
model inio ditekankan pada patokan tarif pajak property minimum dan tingkat
pembelanjaan minimum untuk setiap distrik sekolah lokal di negara bagian.
4. Guaranteed Tax Base, model ini merupakan matching plan,
dimana negara membayar presentase tertentu dari total biaya pendidikan yang
diinginkan oleh setiap distrik sekolah.
5. Percentage Equalizing,
model ini merupakan bentuk dari Guaranteed Tax Base, dimana negara menjamin
untuk memadukan tingkat-tingkat pembelanjaan tahun pertama di distrik lokal
dengan penerimaan dari suymber-sumber negara dan match berada pada suatu rasio
variabel.
6. Power Equalizing, model ini memerintahkan distrik-distrik
yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut ke
kantong pemerintah negara bagian. .
2.4 Bentuk Biaya-Biaya
Lainnya
Dengan mengkuantitaskan produksi pendidikan, jumlah
hasil ujian dapat dihitung dengan menghitung secara sederhana jumlah anak didik
yang mencapai suatu standar pendidikan dan juga dapat mempertimbangkan
kapasitas produksi dalam pengertian jumlah guru, jumlah kelas, jumlah kehadiran,
dan jumlah peserta didik. Dengan demikian dapat dihitung biaya per
lulusan, biaya menurut tingkatan pendidikan yang dicapai, biaya unit per anak
didik, biaya rata-rata kehadiran sehari-hari, biaya modal per kelas, dan biaya
rata-rata per kelas.
a.
Biaya per Lulusan Yaitu, perbandingan antara keseluruhan biaya untuk sekelompok
peserta didik dengan jumlah yang lulus. Pekerjaan ini tidak mudah, karenanya
orang lebih menyederhanakan dengan memperkirakan jumlah rata-rata mereka yang
lulus selama jangka waktu tertentu dengan membandingkan jumlah biaya pendidikan
yang dihitung dari biaya rata-rata peserta didik.
b.
Rata-rata biaya kehadiran sehari-hari Yaitu dihitung dengan Recurrent Cost
(biaya berulang) dibagi dengan jumlah peserta didik yang hadir setiap hari
(yaitu rata-rata setiap hari).
c.
Biaya Modal per Tempat Untuk keperluan proyeksi dalam menganggarkan biaya modal
maka perlu dihitung biaya modal per tempat, yaitu dengan menghitung jumlah
biaya pendirian dan perlengkapan permulaan dibagi dengan jumlah tempat yang
tersedia.
d.
Biaya Rata-rata per Kelas Yaitu dengan menghitung rasio antara biaya
keseluruhan dengan jumlah kelas yang ada.
e.
Recurrent Cost per rata-rata pendidik Pengajar memiliki kedudukan yang penting
dalam proses belajar mengajar. Hampir 65% atau 70% dari recurrent cost
digunakan untuk gaji guru. Karena itu, dengan menghitung biaya berulang per
rata-rata pendidik, dapat dikaitkan dengan tingkat pelayanan.
BAB
III
KESIMPULAN
Jadi, pendidikan memiliki peran penting
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya
manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar
untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena melalui
pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.
Namun perkembangan pendidikan di
Indonesia tidaklah terlalu baik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor
diantaranya alokasi sumber daya dalam pendidikan, perencanaan pendidikan, terlebih
lagi biaya/anggaran pendidikan yang sangat mahal.
DAFTAR PUSTAKA
http://yogiwardhani.blogspot.com/2012/05/peran-pendidikan-terhadap-pertumbuhan.html
http://www.scribd.com/doc/44797818/Beberapa-Aspek-Ekonomi-Pendidikan Pembiayaan_Pendidikan
file.upi.edu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar